Contoh Pemotongan PPh Atas Jasa Perantara/Keagenan

Buku Petunjuk Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh edisi revisi 2013
SOAL: PT Yesoa Indonesia menerima order dari PT Ang Lion International untuk mencarikan perusahan pengangkutan laut dalam rangka pengiriman bahan baku obat dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Pada tanggal 9 September 2013 PT Yesoa Indonesia menerbitkan tagihan kepada PT Ang Lion International dengan nilai sebesar Rp22.000.000,00 atas jasa tersebut dan dibayar pada tanggal 12 September 2013.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut?

JAWAB:
Mengingat penghasilan yang diterima PT Yesoa Indonesia dalam transaksi tersebut berkenaan dengan kegiatan PT Yesoa Indonesia untuk mencarikan perusahaan pengangkutan laut maka penghasilan tersebut termasuk penghasilan dari jasa perantara/ keagenan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Ang Lion International sebagai pihak yang membayarkan penghasilan.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar:
2% x Rp22.000.000,00 = Rp440.000,00.

Kewajiban PT Ang Lion International sebagai Pemotong PPh Pasal 23 adalah:
  1. melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp440.000,00 dan memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PT Yesoa Indonesia;
  2. melakukan penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2013;
  3. melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 masa pajak September 2013 paling lambat tanggal 21 Oktober 2013.
 
 


Komentar

Anonim mengatakan…
apakah konsinyasi termasuk dalam pengertian jasa perantara?
bagaimana aspek perpajakan atas bagi hasil penjualan konsinyasi untuk kedua belah pihak?
apakah ada objek potputnya?
terima kasih
Selasa, Mei 26, 2015 2:35:00 PM
Raden Agus Suparman mengatakan…
bukan.
konsinyasi itu sistem penjualan.

konsinyasi itu jual titip.
ada penjualan ketika barang dibeli oleh pihak ketiga.
karena itu tidak ada Potput PPh.
Kamis, Mei 28, 2015 1:17:00 PM
Unknown mengatakan…
Ada pertanyaan yg masih menggantung. Misalkan perusahaan saya beli barang dari perusahaan A, lalu menggunakan jasa angkutan non PPN karena non PKP perusahaan angkutannya, kemudian saya jual lagi ke perusahaan B (dengan PPN karena perusahaan saya PKP).
Biaya jasa angkutan yang non PPN ini apakah bisa dijadikan beban atau ditambahkan ke HPP tanpa dikoreksi fiskal sehingga tidak menambah PPH Badan??
Terima kasih.
Selasa, Oktober 20, 2015 5:25:00 PM
Raden Agus Suparman mengatakan…
bisa.
Silakan dibiayakan.
Rabu, Oktober 21, 2015 8:32:00 AM
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Petunjuk dan Contoh PPh Pasal 21

Gambar
Pada dasarnya postingan ini adalah salinan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Tapi karena disajikan  dalam postingan blog, saya modifikasi seperlunya. Tujuannya biar enak dibaca. Walaupun demikian, memang masih terasa membosankan dan bertele-tele.
Baca tulisan lengkap »»»

Kartu NPWP Baru

Gambar
Sekarang kartu NPWP sudah mirip kartu ATM. Dengan SE- 17/PJ/2009 ke depan kartu NPWP bagian depan akan tampak seperti ini : Sedangkan bagian belakang akan tampak seperti ini : Sekedar mengingatkan bahwa Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] adalah kartu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisikan NPWP dan identitas lainnya sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. cag!
Baca tulisan lengkap »»»